Dalam banyak organisasi, dua pihak — dua departemen, dua manager, dua fungsi — sama-sama memiliki kewenangan untuk menyetujui keputusan yang sama. Ini bukan ketidakjelasan siapa yang berwenang, melainkan terlalu jelas bahwa keduanya berwenang — dan justru itu yang menciptakan konflik, keterlambatan, atau keduanya.
Authority overlap terjadi ketika dua pihak sama-sama berwenang memutuskan hal yang sama - bukan karena tidak jelas, tetapi justru karena keduanya jelas berwenang. Tumpang tindih otoritas ini menciptakan konflik, keterlambatan, atau keduanya.
Departemen Finance dan Operations sama-sama menandatangani pembayaran vendor.
Marketing dan Product sama-sama mengklaim kewenangan atas komunikasi fitur.
HR dan department head sama-sama menyetujui permintaan rekrutmen.
Regional head dan kantor pusat sama-sama mengklaim kewenangan atas keputusan lokal.
Dua manager menyetujui keputusan yang sama dengan hasil yang berbeda.
Tim mencari persetujuan dari kedua pihak hanya untuk "bermain aman."
Keputusan dibuat dua kali — atau dibatalkan oleh pihak lain.
Orang mencari persetujuan dari kedua pihak untuk menghindari konflik.
Konflik antara pihak yang berwenang eskalasi ke pimpinan.
Keterlambatan karena "saya perlu tanya ke X juga."
Keputusan tidak konsisten tergantung siapa yang menyetujui.
Energi terbuang pada koordinasi daripada eksekusi.
Organisasi telah membuat jalur otoritas paralel tanpa mendefinisikan mana yang lebih diutamakan. Ini sering terjadi ketika organisasi bertumbuh dan menambah fungsi tanpa memperjelas batasan, ketika peran baru dibuat tanpa menyesuaikan peran yang sudah ada, ketika pemimpin berbeda menginterpretasikan kewenangan mereka secara berbeda, atau ketika struktur otoritas lama berkonflik dengan struktur baru. Masalahnya bersifat struktural, bukan personal.
Dua pihak memiliki kewenangan yang tumpang tindih atas keputusan yang sama. Keduanya secara jelas berwenang — dan ini menciptakan konflik.
Tidak jelas siapa yang berwenang memutuskan. Bukan tumpang tindih, tapi ketidakjelasan.
Istilah alternatif untuk Authority Overlap. Menekankan pada redundansi dan inefisiensi dari dua persetujuan.
Keputusan melibatkan banyak fungsi tapi memiliki satu pemilik yang jelas. Berbeda dari overlap di mana ada dua pemilik.
Siapa yang benar-benar memiliki otoritas untuk memutuskan? Apakah ada dua pihak yang sama-sama berwenang? Apakah batas kewenangan antar fungsi sudah didefinisikan?
Di mana keputusan menjadi lambat karena tumpang tindih otoritas? Di mana konflik antara dua pihak yang berwenang terjadi? Berapa banyak energi yang terbuang pada koordinasi?
Dua pihak sama-sama mengklaim hak yang sama atas keputusan yang sama. Tidak ada aturan siapa yang lebih diutamakan.
Orang eskalasi ke pimpinan bukan karena keputusan sulit, tapi karena dua pihak yang berwenang tidak bisa sepakat.
Salah satu pihak mendominasi pihak lain secara informal, tanpa ada desain otoritas yang jelas.
Seorang Decision Architect memahami bahwa authority overlap adalah masalah desain otoritas, bukan masalah koordinasi. Solusinya bukan "minta orang untuk berkoordinasi lebih baik." Solusinya adalah menetapkan satu pemilik keputusan yang jelas untuk setiap jenis keputusan. Prosesnya: mengidentifikasi area tumpang tindih → memahami akar penyebab (pertumbuhan tanpa governance, peran baru tanpa penyesuaian) → mendesain ulang batas otoritas → menetapkan aturan prioritas yang jelas.
Jika authority overlap terjadi secara konsisten, melibatkan banyak jenis keputusan, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan koordinasi atau prosedur — ini adalah masalah desain sistem keputusan. Decision Architecture relevan ketika tumpang tindih otoritas menjadi struktural dan berulang, bukan insidental.
Diagnosis dapat membantu mengidentifikasi area tumpang tindih otoritas, memahami akar penyebabnya, dan mendesain batas otoritas yang jelas untuk setiap jenis keputusan.
Schedule a Discovery Call