Dalam banyak organisasi, satu kebutuhan keputusan memerlukan dua persetujuan dari dua pihak berbeda — bahkan ketika hanya satu yang seharusnya cukup. Duplicate authority menciptakan redundansi, inefisiensi, dan kebingungan bagi orang yang membutuhkan persetujuan. Ini bukan konflik otoritas — ini adalah pemborosan otoritas.
Duplicate authority adalah persyaratan dua persetujuan dari dua pihak berbeda untuk satu keputusan - ia adalah redundansi otoritas yang menciptakan inefisiensi dan kebingungan. Ini bukan konflik otoritas; ini pemborosan otoritas.
Purchase order memerlukan persetujuan Finance DAN Operations.
Karyawan baru memerlukan persetujuan HR DAN department head.
Kampanye marketing memerlukan persetujuan Marketing Head DAN CEO.
Pengajuan vendor memerlukan tiga tanda tangan untuk satu transaksi.
Pengeluaran kecil harus menunggu dua persetujuan dari level berbeda.
Setiap keputusan rutin memerlukan "check" dari beberapa pihak.
Banyak persetujuan diperlukan untuk keputusan yang seharusnya sederhana.
Proses persetujuan berlarut karena harus melewati beberapa titik.
Orang mencari persetujuan dari semua pihak hanya untuk "bermain aman."
Keputusan yang sama disetujui dua kali dengan hasil yang mirip.
Tim mengeluh tentang terlalu banyak birokrasi.
Waktu terbuang untuk mengoordinasi persetujuan daripada mengeksekusi.
Organisasi telah membuat jalur otoritas yang redundan tanpa pertanyaan mendasar: "Apakah benar-benar perlu dua persetujuan untuk ini?" Duplicate authority terjadi ketika organisasi tumbuh dan menambah proses approval tanpa mengevaluasi apakah setiap persetujuan benar-benar diperlukan. Sering kali, satu persetujuan sudah cukup — tapi kebiasaan, ketakutan, atau struktur organisasi membuat persetujuan kedua tetap ada. Masalahnya adalah redundansi yang tidak disadari.
Dua persetujuan diperlukan untuk satu keputusan yang sama. Menekankan redundansi dan inefisiensi dari dua sign-off.
Dua pihak memiliki kewenangan yang tumpang tindih. Menekankan konflik antara dua pihak yang berwenang.
Proses persetujuan berlarut. Bukan tentang berapa banyak persetujuan, tapi tentang seberapa lambat prosesnya.
Tidak jelas siapa yang berwenang. Bukan tentang terlalu banyak persetujuan, tapi tentang ketidakjelasan.
Apakah setiap persetujuan benar-benar diperlukan? Apakah ada redundansi yang tidak disadari? Siapa yang seharusnya memiliki final decision rights?
Di mana keputusan menjadi lambat karena terlalu banyak persetujuan? Berapa banyak titik persetujuan yang harus dilewati? Di mana energi terbuang pada koordinasi persetujuan?
Dua atau lebih persetujuan diperlukan untuk satu keputusan, padahal satu sudah cukup.
Keputusan harus melewati rantai persetujuan yang panjang sebelum bisa dieksekusi.
Orang mencari persetujuan tambahan bukan karena diperlukan, tapi untuk menghindari risiko.
Seorang Decision Architect memulai dengan pertanyaan sederhana: "Apakah benar-benar perlu dua persetujuan untuk ini?" Prosesnya: inventarisasi semua titik persetujuan → evaluasi mana yang benar-benar diperlukan → identifikasi redundansi → hilangkan persetujuan yang tidak perlu → desain ulang alur untuk kecepatan tanpa mengorbankan kontrol. Solusinya bukan "minta orang untuk lebih cepat," tapi "hilangkan yang tidak perlu."
Jika duplicate authority terjadi secara konsisten, melibatkan banyak jenis keputusan, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mempercepat proses — ini adalah masalah desain sistem keputusan. Decision Architecture relevan ketika redundansi otoritas menjadi struktural dan berulang, bukan insidental.
Diagnosis dapat membantu mengidentifikasi redundansi persetujuan, mengevaluasi mana yang benar-benar diperlukan, dan mendesain ulang alur untuk kecepatan tanpa mengorbankan kontrol.
Schedule a Discovery Call